 |
| DISKUSI: Hadir sebagai narasumber Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Selatan, Ansharian Noor, serta Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Chairun Nimah - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN – Peran media massa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah derasnya arus informasi digital menjadi sorotan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema "Peran Jurnalis Dalam Menciptakan Media yang Edukatif, Berimbang, dan Bebas Hoaks" yang digelar di Hotel Grand Tan Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani Kilometer 11,8, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kasubdit Intelkam Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan, AKBP Soetrijono, S.P., M.M., yang mewakili Direktur Intelkam Polda Kalimantan Selatan. Hadir sebagai narasumber Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Selatan, Ansharian Noor, serta Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, Chairun Nimah.
BACA JUGA: Ombudsman Kalsel Turun Langsung Pantau SPMB 2026
Dalam sambutannya, AKBP Soetrijono menegaskan bahwa stabilitas keamanan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima masyarakat. Menurutnya, insan pers memiliki posisi strategis dalam mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum.
"Saat ini arus informasi bergerak sangat cepat di era digital. Jika berita hoaks dibiarkan beredar tanpa pengawasan, dampaknya bisa menimbulkan kesalahpahaman, memicu perpecahan, bahkan mengganggu ketertiban masyarakat. Karena itu, insan pers memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kondusivitas daerah," ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan media menjadi elemen penting dalam menjaga Kalimantan Selatan tetap aman dan damai, serta terhindar dari konflik sosial yang dipicu oleh penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Chairun Nimah, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media dalam menghadapi tantangan informasi di era digital. Menurutnya, Diskominfo terus mendukung peningkatan kapasitas jurnalis sekaligus menyediakan sarana verifikasi informasi guna menekan penyebaran berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
"Kami telah menyediakan kanal verifikasi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh insan media maupun masyarakat. Apabila menemukan informasi yang masih diragukan, sebaiknya tidak langsung disebarluaskan sebelum dipastikan kebenarannya. Dengan media yang kredibel dan bertanggung jawab, masyarakat akan semakin cerdas dan situasi kamtibmas dapat tetap terpelihara," katanya.
BACA JUGA: Satgas PASTI Hentikan 228 Pedagang Aset Keuangan Digital Ilegal dan 27 Gadai Swasta Ilegal
 |
| HADIR: Kegiatan tersebut dibuka oleh Kasubdit Intelkam Direktorat Intelkam Polda Kalimantan Selatan, AKBP Soetrijono, S.P., M.M., yang mewakili Direktur Intelkam Polda Kalimantan Selatan - Foto Dok |
Pada kesempatan yang sama, Ketua JMSI Kalimantan Selatan, Ansharian Noor, menegaskan bahwa tugas jurnalis tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memberikan edukasi melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Media yang berimbang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangannya secara adil. Sementara media yang bebas hoaks berarti setiap informasi wajib melewati proses verifikasi yang cermat sebelum dipublikasikan. Hal itu menjadi tanggung jawab kami agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak salah dalam mengambil keputusan," tegasnya.
Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan semakin memperkuat profesionalisme dalam menghasilkan produk jurnalistik yang edukatif, berimbang, dan bebas hoaks. Selain itu, media juga diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga persatuan, stabilitas daerah, serta mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan. (fs/ak)