 |
| RAPAT: Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidinpada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 - Foto Adp |
HABARIAJA.COM, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memaparkan kesiapan daerahnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Rakorsus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Djamari Chaniago, tersebut diinisiasi Kementerian Kehutanan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna memperkuat koordinasi nasional menghadapi potensi karhutla yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino.
BACA JUGA: Jasa Raharja Kalsel Perkuat Komitmen Wujudkan Zero ODOL 2027
Dalam paparannya, Muhidin menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan menghadapi tantangan serius karena memiliki bentang alam rawa dan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau panjang. Kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.
Menurutnya, karhutla di Kalimantan Selatan memiliki pola siklus yang berulang dalam beberapa tahun terakhir, yakni pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Puncaknya terjadi pada 2023 dengan 2.799 kejadian karhutla dan luas lahan terbakar mencapai 190.394,58 hektare.
“Vegetasi gambut mengering, muka air menurun, dan hotspot mulai meningkat menjelang puncak kemarau Agustus hingga September 2026,” ujar Muhidin.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026, tercatat sebanyak 492 titik panas (hotspot) di Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut, terjadi delapan kejadian kebakaran dengan total luas lahan terbakar mencapai 33,52 hektare.
Kabupaten Tapin menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi, yakni 300 titik. Sementara itu, luas lahan terdampak terbesar terjadi di Kabupaten Banjar dengan luasan sekitar 27,8 hektare.
Untuk mengantisipasi potensi karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan tiga wilayah prioritas penanganan. Pertama, kawasan ring satu Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru. Kedua, wilayah utara yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sebagian Tapin. Ketiga, wilayah Pegunungan Meratus yang mencakup Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian Tanah Laut.
Muhidin menjelaskan, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan, mulai dari penerbitan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi dan Kesiapan Karhutla 2026 kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota, pemetaan dan zonasi wilayah rawan, sosialisasi pencegahan, latihan dan simulasi, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti embung, kanal, dan pintu air.
Sejumlah langkah kesiapsiagaan juga telah dilaksanakan, di antaranya patroli kawasan ring satu Bandara Syamsudin Noor sejak April 2026, penetapan status Siaga Darurat Karhutla di Kabupaten Barito Kuala, serta pelaksanaan apel kesiapsiagaan di Kabupaten Tapin dan Tanah Laut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan menggelar Apel Siaga Karhutla pada awal Juli 2026.
Dalam menghadapi ancaman karhutla tahun ini, Kalimantan Selatan telah menyiapkan 1.777 personel tim pemadaman, 3.000 personel pendukung, 57 personel pengolah data dan informasi, serta 372 personel patroli dan komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE).
Selain itu, tersedia dukungan sarana dan prasarana berupa 68 unit mobil tangki, 114 unit kendaraan operasional, 186 unit kendaraan patroli, serta 337 unit mesin pompa air yang siap digunakan dalam operasi penanggulangan karhutla.
Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, perekonomian, hingga hubungan diplomatik dengan negara lain.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi rawan karhutla yang memiliki ekosistem gambut luas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap siklus karhutla yang berulang, terutama dengan indikasi musim kemarau yang lebih cepat dan kering pada tahun ini.
“Tren historis menunjukkan kita menghadapi tantangan perulangan siklus karhutla yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kemarau tahun ini datang lebih cepat dan tantangannya nyata, sehingga kita tidak boleh lalai,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung lebih awal, lebih kering, dan lebih panjang dengan puncak pada Juli hingga September akibat pengaruh El Nino.
BACA JUGA: BRI Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro
Sebagai langkah operasional, pemerintah telah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Desk tersebut mengintegrasikan sistem peringatan dini, patroli pencegahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta dukungan pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat berjalan lebih efektif guna meminimalkan dampak kebakaran selama musim kemarau 2026–2027. (adp/ak)