![]() |
| PARIPURNA: Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru - Foto Ist |
HABARIAJA.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menyepakati dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi perlindungan kesehatan masyarakat serta penguatan tata kelola perusahaan milik daerah.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru Masa Persidangan I, Rapat ke-7 Tahun Sidang 2026/2027, Senin (12/10/2026), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kotabaru, lantai III.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, H. Murdianto, dalam rapat yang mengagendakan penyampaian laporan akhir pembahasan panitia khusus (pansus) terhadap kedua Raperda tersebut.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Murdianto, Raperda tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok diharapkan menjadi landasan hukum untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman.
Sementara itu, Raperda tentang Pengelolaan BUMD diarahkan untuk memperkuat tata kelola perusahaan milik daerah agar berjalan secara tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Kotabaru, saya berharap Raperda ini dapat segera ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru,” ujar Murdianto saat membacakan sambutan Bupati.
Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait segera menyosialisasikan kedua regulasi tersebut kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Selain sosialisasi, perangkat daerah terkait diminta menyiapkan aturan teknis, termasuk peraturan bupati apabila diperlukan, untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah agar berjalan efektif.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan regulasi yang disepakati tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kedua Raperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan DPRD berharap kebijakan daerah dapat memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan BUMD yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. (tm/ak)
