 |
| WAWANCARA: Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, usai Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kalsel di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan tidak akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, meskipun pemerintah pusat memberikan opsi tersebut.
Keputusan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, usai Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kalsel di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4/2026).
BACA JUGA: Gubernur Kalsel Ingatkan Waspada Karhutla, Liang Anggang Jadi Sorotan
Muhidin menegaskan bahwa kondisi di Kalimantan Selatan saat ini masih dalam keadaan terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan, sehingga belum ada kebutuhan untuk menerapkan sistem kerja dari rumah.
“Ini hari kita rapatkan kembali, yaitu tidak ada WFH. Karena di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan WFH berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di kalangan pegawai jika tidak disertai pengawasan optimal. Ia mengkhawatirkan sistem tersebut justru dimanfaatkan secara tidak maksimal dan berdampak pada kinerja.
“Kalau WFH dilaksanakan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Apalagi pekerjaan sekarang bisa dilakukan lewat handphone atau perangkat lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi meningkatnya aktivitas di luar daerah jika WFH diterapkan, yang dinilai dapat mengganggu efektivitas kerja pegawai.
“Bisa saja pegawai memanfaatkan waktu untuk bepergian ke luar daerah dalam beberapa hari. Ini yang menjadi salah satu kekhawatiran kami,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muhidin menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran yang telah direncanakan berjalan. Oleh karena itu, pelaksanaan kerja secara langsung di kantor dinilai sebagai pilihan terbaik saat ini.
Meski tidak menerapkan WFH, Pemprov Kalsel tetap berupaya menjaga produktivitas dan meningkatkan kompetensi ASN melalui berbagai kegiatan. Salah satunya dengan menggelar pelatihan dan kegiatan koordinatif.
“Rencana hari Jumat, kita akan melaksanakan kegiatan dinas bersama eselon III, salah satunya pelatihan manajemen risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus tetap mengontrol kinerja,” pungkasnya. (mc/ak)