 |
| RAPAT: Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perkim Provinsi Kalsel, Ir. Mursyidah Aminy, M.T., beserta jajaran. Pertemuan tersebut fokus membahas rencana anggaran tahun 2026, khususnya dalam mendukung program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - Foto Dok Hum |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalsel, Rabu (6/8/2025), di ruang Komisi III DPRD Kalsel, Banjarmasin.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perkim Provinsi Kalsel, Ir. Mursyidah Aminy, M.T., beserta jajaran. Pertemuan tersebut fokus membahas rencana anggaran tahun 2026, khususnya dalam mendukung program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dalam keterangannya usai rapat, Mustaqimah menjelaskan bahwa pihaknya meminta klarifikasi dan penyampaian kebutuhan anggaran dari Dinas Perkim, sejalan dengan program nasional dan visi-misi Gubernur Kalsel.
“Dinas Perkim mengusulkan penambahan sebanyak 500 unit rumah pada tahun 2026 untuk mendukung program Asta Cita pemerintah pusat, dan ini juga sejalan dengan program strategis dari Gubernur Kalsel,” terang Mustaqimah.
Ia menambahkan, Komisi III berharap total rumah yang dapat diakomodir melalui program RTLH pada tahun 2026 bisa mencapai 1.200 unit, sebagai bentuk konkret upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas permukiman di Kalimantan Selatan.
BACA JUGA: Perkuat Komitmen Sinergi Wakaf Uang, BSI Raih Penghargaan Mitra Strategis BWI Tahun 2025
“Komitmen kami di DPRD, khususnya Komisi III, adalah memastikan bahwa anggaran ini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami akan mendukung penuh penambahan anggaran tersebut sepanjang sesuai mekanisme dan prioritas pembangunan daerah,” tambahnya.
Rapat tersebut juga menjadi forum sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman. (adp/ak)