 |
| EKONOMI: Kepala BI, DJPb, dan OJK Provinsi Kalimantan Selatan saat menyampaikan laporan ekonomi triwulanan dalam acara Diseminasi LPP dan Kajian Fiskal Regional di Banjarmasin - Foto Istimewa |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN – Ekonomi Kalimantan Selatan mencatat perlambatan pada triwulan I 2025, terutama dipengaruhi oleh menurunnya ekspor sektor pertambangan serta pelemahan belanja pemerintah. Namun, daya beli masyarakat yang masih terjaga melalui konsumsi rumah tangga menjadi penopang penting roda perekonomian daerah.
Hal ini disampaikan dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Selatan Triwulan I 2025 yang digelar oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (22/5), bersama DJPb Kalsel dan OJK Regional Kalimantan.
“Konsumsi rumah tangga masih kuat dan memberikan bantalan terhadap tekanan eksternal. Ini mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kalsel sepanjang tahun ini berada di kisaran 4,5 hingga 5,3 persen, dengan target jangka panjang bisa mencapai 8 persen melalui penguatan sinergi dan koordinasi lintas otoritas.
Dari sisi fiskal, DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kinerja belanja negara mencapai Rp8,54 triliun hingga triwulan pertama atau 22,57% dari pagu. Belanja pusat maupun transfer ke daerah terus dijaga efektivitasnya, terutama untuk mendorong program prioritas sejak awal tahun.
“Kinerja belanja negara yang efisien tetap menjadi kunci agar fiskal memberi dampak positif nyata bagi perekonomian regional,” jelas Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan dalam paparan Kajian Fiskal Regional.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa sektor jasa keuangan di Kalimantan tetap stabil meski volatilitas global meningkat. Hingga Maret 2025, pertumbuhan aset, kredit, dan dana pihak ketiga masing-masing tumbuh 5,87%, 11,38%, dan 6,89% year-on-year (yoy), dengan rasio NPL tetap terjaga di angka 2,21%.
“Stabilitas sektor keuangan terus kami jaga melalui pengawasan ketat, edukasi keuangan, dan penguatan literasi,” terang Kepala OJK Kalimantan Selatan.
OJK juga mencatat telah melayani lebih dari 5.100 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan 1.400 pengaduan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) hingga April 2025. Kolaborasi dengan TPAKD juga terus didorong untuk memperluas akses dan literasi keuangan masyarakat.
Ketiga lembaga ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global. (ojk/ak)