![]() |
| KINERJA: Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo memberikan penjelasannya saat Media Update - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan menilai kinerja sektor jasa keuangan di Kalsel masih berada dalam kondisi stabil hingga Agustus 2026. Intermediasi perbankan tetap tumbuh positif, likuiditas terjaga, dan profil risiko sektor jasa keuangan relatif terkendali.
Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo, menyampaikan bahwa kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
"Capaian tersebut hampir menyamai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Kalimantan setelah Kalbar yang tumbuh 5,61 persen," ujar Agus saat Media Update OJK Kalsel, Senin (2/11/2026).
Agus menjelaskan bahwa perekonomian daerah masih menunjukkan daya tahan di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat ketegangan geopolitik Amerika Serikat dan Iran, pelemahan ekonomi Tiongkok, serta dinamika harga komoditas.
"Kondisi tersebut perlu dicermati karena ekspor Kalsel masih bergantung pada batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (CPO)," ungkapnya.
Pada semester I 2026, ekspor Kalsel masih tumbuh 14,41 persen, terutama didorong kenaikan harga batu bara. Namun, tekanan mulai terasa memasuki semester II akibat melemahnya permintaan batu bara dari Tiongkok, surutnya Sungai Barito akibat kemarau yang menghambat pengiriman, serta kebijakan biodiesel B50 yang berpotensi menahan ekspor CPO.
Pertumbuhan Ekonomi Tetap Kuat, Inflasi Jadi Perhatian
Secara kuartalan, ekonomi Kalsel tumbuh 7,69 persen (quarter-to-quarter/qtq), sedangkan secara kumulatif semester I 2026 tumbuh 5,47 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp84,21 triliun.
Sektor pertambangan masih menjadi penopang utama ekonomi dengan kontribusi 27,12 persen dan pertumbuhan 4,70 persen. Sektor ini memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,03 poin, disusul industri pengolahan sebesar 0,75 poin dan perdagangan 0,68 poin.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan tercatat turun menjadi 3,63 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,81 persen atau terendah kedua di Kalimantan.
Meski demikian, tekanan inflasi masih menjadi pekerjaan rumah. Inflasi Kalsel pada Juni 2026 mencapai 4,47 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,08 persen.
Kenaikan harga emas perhiasan, beras, dan minyak goreng menjadi penyumbang utama inflasi.
"OJK Kalsel mendorong masyarakat mulai mempertimbangkan diversifikasi instrumen investasi, seperti emas batangan, tabungan emas digital, Surat Berharga Negara (SBN), Sukuk Ritel, reksa dana, hingga sektor riil," tuturnya.
Literasi Keuangan Kalsel Peringkat Kedua Nasional
Di bidang literasi keuangan, Kalsel mencatatkan prestasi membanggakan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menempatkan indeks literasi keuangan Kalsel sebesar 79,69 persen atau peringkat kedua nasional dari 38 provinsi.
Angka tersebut berada 10,12 poin di atas rata-rata nasional yang mencapai 69,57 persen.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan Kalsel mencapai 94,88 persen, menempati peringkat ke-11 nasional dan melampaui rata-rata nasional sebesar 93,53 persen.
"Namun, masih terdapat kesenjangan pada sektor keuangan syariah. Indeks literasi keuangan syariah Kalsel mencapai 44,46 persen, sedangkan indeks inklusinya baru 10,34 persen," jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian OJK karena pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah belum sepenuhnya diikuti penggunaan produk dan layanan keuangan syariah.
Kredit UMKM Terkontraksi, NPL Tembus 5,19 Persen
Di tengah pertumbuhan ekonomi dan perbankan yang positif, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru menghadapi tantangan.
Hingga Agustus 2026, kredit UMKM di Kalsel tercatat sebesar Rp22,57 triliun atau mengalami kontraksi 0,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Porsi kredit UMKM terhadap total kredit Kalsel juga turun menjadi 26,61 persen, dari sebelumnya 27,66 persen pada Agustus 2025.
Selain pertumbuhan kredit yang melemah, kualitas pembiayaan UMKM juga menjadi perhatian serius. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross UMKM mencapai 5,19 persen, meningkat dari 4,04 persen pada tahun sebelumnya.
Angka tersebut sekitar 2,6 kali lebih tinggi dibandingkan NPL segmen non-UMKM yang sebesar 2,02 persen.
Ironisnya, meskipun hanya menyumbang 26,61 persen dari total kredit, segmen UMKM menyumbang 48,21 persen dari keseluruhan kredit bermasalah di Kalsel.
"OJK Kalsel mendorong perbankan memperkuat pendampingan usaha, meningkatkan kualitas penyaluran kredit, serta mempercepat restrukturisasi pembiayaan secara tepat sasaran," tegasnya.
Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), perluasan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan business matching antara UMKM dengan lembaga jasa keuangan juga menjadi langkah yang didorong untuk menghidupkan kembali pertumbuhan pembiayaan UMKM.
Perbankan dan Pasar Modal Masih Tumbuh Positif
Dari sisi perbankan, aset bank umum di Kalsel pada Agustus 2026 mencapai Rp112,73 triliun atau tumbuh 3,11 persen secara tahunan.
Dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp100,48 triliun, tumbuh 3,44 persen, sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp84,81 triliun atau meningkat 3,12 persen.
Rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) berada di level 84,41 persen. Sementara NPL gross tercatat 2,86 persen dan NPL net sebesar 1,36 persen.
Kredit berdasarkan lokasi proyek bahkan mencapai Rp109,06 triliun. Meski demikian, kredit modal kerja masih mengalami kontraksi 7,25 persen, berbanding terbalik dengan kredit investasi yang tumbuh 12,15 persen.
Sektor perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan positif. Pembiayaan syariah di Kalsel tumbuh 15,55 persen menjadi Rp10,3 triliun, sedangkan dana pihak ketiga meningkat 9,23 persen menjadi Rp10,1 triliun.
Di pasar modal, nilai transaksi saham Kalsel pada Agustus 2026 mencapai Rp2,13 triliun atau tumbuh 35,13 persen secara tahunan.
Jumlah investor saham mencapai 138.417 Single Investor Identification (SID), sementara investor reksa dana mencapai 418.092 SID.
Ribuan Laporan Scam, Kerugian Capai Rp111,17 Miliar
Selain perkembangan sektor keuangan, OJK Kalsel juga memperkuat perlindungan konsumen, terutama menghadapi maraknya penipuan keuangan digital atau scam.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, terdapat 3.314 laporan scam dari Kalsel yang masuk ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), dengan total kerugian mencapai Rp111,17 miliar.
"Sebagai respons, OJK Kalsel meluncurkan Program Banua Waspada Scam pada 13 Oktober 2026," tambahnya.
Program tersebut memperkuat kolaborasi dengan Satgas PASTI Daerah dan bank daerah, termasuk membuka Helpdesk IASC di tingkat kecamatan untuk mendekatkan layanan pelaporan kepada masyarakat.
Dalam periode Januari-Oktober 2026, OJK Kalsel juga menerima 5.870 tiket layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Sebanyak 1.169 di antaranya merupakan pengaduan konsumen.
Pengaduan terbanyak berasal dari sektor fintech peer-to-peer lending sebanyak 556 pengaduan, disusul bank umum 310 pengaduan dan perusahaan pembiayaan 258 pengaduan.
OJK Fokus Perkuat Pembiayaan UMKM dan Inklusi Keuangan
Memasuki akhir 2026, OJK Kalsel menetapkan sejumlah prioritas untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan.
Fokus tersebut mencakup pemulihan pertumbuhan kredit modal kerja, penurunan NPL UMKM, peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, serta penguatan inklusi keuangan syariah.
OJK juga akan memperluas pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa sasaran, yakni Desa Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru, guna memperluas akses keuangan yang selama ini masih terkonsentrasi di Kota Banjarmasin.
Agus Maiyo menegaskan, OJK Kalsel berkomitmen mengoptimalkan peran lembaga jasa keuangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memastikan masyarakat semakin terlindungi dan cakap dalam memanfaatkan produk serta layanan keuangan.
"Dengan demikian, tantangan sektor jasa keuangan Kalsel ke depan bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, tetapi juga memastikan pembiayaan semakin berkualitas, inklusif, dan mampu menjangkau pelaku UMKM serta masyarakat hingga pelosok daerah," pungkasnya. (rls/ak)
