 |
| RESES: kegiatan reses anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin dari Partai PDI P, Drs. Saut Nathan Samosir, bersama masyarakat Kelurahan Telaga Biru dan Belitung Selatan - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN - Perbaikan infrastruktur lingkungan dan kendala pendataan penerima bantuan sosial (bansos) menjadi aspirasi warga dalam kegiatan reses anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin dari Partai PDI P, Drs. Saut Nathan Samosir, bersama masyarakat Kelurahan Telaga Biru dan Belitung Selatan, Jumat (23/10/2026), di Kedai 99 Trisakti Banjarmasin.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah usulan perbaikan infrastruktur, di antaranya peninggian jalan di kawasan Wildan serta perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan sehingga perbaikan dinilai perlu dilakukan agar kerusakan tidak semakin parah dan akses masyarakat tetap terjaga.
BACA JUGA: Karya Warga Binaan Lapas Banjarmasin Tuai Apresiasi Wali Kota Banjarmasin
Aspirasi serupa disampaikan warga Belitung Selatan. Sedikitnya dua jembatan di RT 27 diusulkan untuk diperbaiki guna menunjang kelancaran akses dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Saut mengatakan aspirasi warga akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan.
“Persoalan infrastruktur lingkungan ini penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Aspirasi warga, terutama terkait jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan, perlu mendapat perhatian agar akses masyarakat tetap aman dan lancar,” ujar Saut.
Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan kendala pendataan desil dalam penentuan penerima bansos. Sejumlah warga mengaku tercatat dalam kategori desil 6 ke atas meskipun telah didaftarkan melalui pendamping sosial.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena sejumlah program bantuan memprioritaskan kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 5. Namun, penetapan penerima tetap mengacu pada kriteria dan ketentuan masing-masing program bantuan.
"Kami akan arahkan warga yang mengalami kendala pendataan untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna memeriksa dan memverifikasi data yang tercatat," ucapnya.
Saut menilai, ketepatan data merupakan salah satu aspek penting dalam penyaluran bansos agar bantuan dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi sosial ekonomi dan persyaratan yang berlaku.
“Data penerima bantuan perlu diperiksa secara cermat agar sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu dilakukan verifikasi melalui instansi terkait sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” tambahnya.
BACA JUGA: Ombudsman RI Petakan Celah Maladministrasi, Layanan Pertanahan hingga Kebencanaan Jadi Sorotan
Melalui kegiatan reses tersebut, aspirasi warga terkait infrastruktur lingkungan dan pendataan bansos diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
"Kita akan terus berupaya menjadi penghubung masyarakat kepada pihak instansi terkait, agar permasalah bisa diatasi bersama," pungkasnya. (fs/ak)