 |
| PENGUKUHAN: Gubernur Kalsel H. Muhidin mengukuhkan Harry Bowo sebagai Kepala BPKP Provinsi Kalsel - Foto Ist |
HABARIAJA.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mengukuhkan Harry Bowo sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (15/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Muhidin berharap pendampingan BPKP semakin diperkuat, terutama dalam mengawal program pemerintah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Harry Bowo menggantikan Ayi Riyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Pergantian jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-406/K/SU/2026 tanggal 4 September 2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.
Muhidin mengatakan, pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pengawasan keuangan dan pembangunan sekaligus memperkuat sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sinergi itu dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kalimantan Selatan dapat terus ditingkatkan. Selama ini, penataan keuangan dan pembangunan di daerah berjalan dengan baik berkat bimbingan BPKP dan BPK. Kami juga selalu meminta arahan mengenai kebijakan dan tata cara penggunaan anggaran yang benar,” ujar Muhidin.
Selain pengawasan pengelolaan keuangan, Muhidin berharap pendampingan BPKP dapat menjangkau program-program pemerintah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penguatan pembinaan terhadap Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
“Saya juga mengharapkan pembinaan BPKP terhadap Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah terus diperkuat. Pengawasan yang dilakukan dari dalam akan meringankan pekerjaan semua pihak,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, menyampaikan bahwa BPKP berupaya memberikan manfaat melalui pengawalan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk di Kalimantan Selatan.
Ia menegaskan bahwa pendekatan pencegahan perlu diutamakan untuk meminimalkan potensi permasalahan dalam pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, kepala perwakilan yang baru diharapkan dapat melanjutkan pembinaan yang telah dilakukan oleh pejabat sebelumnya sekaligus memperkuat pengawalan terhadap program strategis pemerintah.
“Kita mengutamakan pencegahan dibandingkan tindakan korektif. Ini yang terus kita dorong. Pejabat baru diharapkan segera melanjutkan pembinaan yang telah dilakukan pejabat sebelumnya untuk mengawal keberhasilan program pemerintah pusat di Kalimantan Selatan maupun program strategis gubernur,” ujar Iwan.
Prosesi serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat lama dan pejabat baru, disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan Iwan Taufiq Purwanto.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, serta para inspektur kabupaten dan kota.
Melalui pergantian kepemimpinan tersebut, sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah diharapkan semakin kuat dalam meningkatkan kualitas pengawasan, mendorong pencegahan penyimpangan, serta memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (adp/ak)