 |
| KOMITMEN: Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang penguatan konsolidasi BPR milik pemerintah daerah se-Kalsel di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Selasa (13/10/2026) malam - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong konsolidasi delapan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah kabupaten menjadi satu kelembagaan. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat layanan permodalan bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat koordinasi bisnis.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang penguatan konsolidasi BPR milik pemerintah daerah se-Kalsel di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Selasa (13/10/2026) malam.
BACA JUGA: OJK Kalsel Dorong Generasi Muda Cerdas Mengelola Keuangan dan Waspada Penipuan
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, mengatakan, delapan BPR tersebut akan disatukan dalam satu kelembagaan dengan pusat operasional di Banjarmasin. Sementara itu, kantor BPR yang selama ini beroperasi di masing-masing kabupaten akan diarahkan menjadi jaringan cabang.
“Jadi, kita gabung menjadi satu. Nanti pusatnya di Banjarmasin, sedangkan delapan BPR yang ada di kabupaten menjadi cabang,” ujar Muhidin seusai penandatanganan nota kesepahaman.
Delapan BPR yang terlibat dalam konsolidasi tersebut merupakan milik pemerintah kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tapin, Kotabaru, dan Tanah Laut.
Penandatanganan nota kesepahaman itu turut didampingi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Misran Pasaribu; Kepala OJK Provinsi Kalsel, Agus Maiyo; Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin; serta Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, mengatakan, proses penggabungan telah dibahas sejak sekitar dua tahun lalu dan kini dimatangkan bersama OJK serta Pemerintah Provinsi Kalsel.
Menurut Fachrudin, konsolidasi diperlukan untuk menyehatkan kelembagaan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat koordinasi bisnis. Bank Kalsel juga menyatakan kesiapan mendukung proses tersebut melalui penyediaan fasilitas kantor pusat di Banjarmasin dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Bank Kalsel siap mendukung konsolidasi ini, termasuk fasilitas kantor pusat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Dukungan peningkatan kapasitas tersebut akan diberikan melalui Aksel University, termasuk pelatihan bagi jajaran komisaris, direksi, dan pegawai BPR.
Fachrudin menambahkan, program pembiayaan di setiap daerah tetap dapat disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing. Dengan demikian, konsolidasi kelembagaan diharapkan tetap memberi ruang bagi kebutuhan pembangunan dan karakteristik ekonomi setiap kabupaten.
Ia menyebutkan, konsolidasi tersebut ditargetkan memasuki tahap pelaksanaan pada April 2027. Namun, keberhasilan pelaksanaannya memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan serta pembagian peran bisnis yang jelas.
BACA JUGA: Cegah Penipuan Digital, OJK dan Pemprov Kalsel Siapkan Helpdesk IASC di Kecamatan
Fachrudin berharap penggabungan tersebut dapat membangun sinergi antara BPR dan Bank Kalsel tanpa menimbulkan tumpang tindih kegiatan usaha.
“Sinergi BPR dan Bank Kalsel harus saling menguntungkan, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih,” katanya.
Melalui konsolidasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kelembagaan BPR sekaligus memperluas dukungan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kalsel. Adapun pelaksanaan penggabungan ditargetkan mulai memasuki tahap pelaksanaan pada April 2027. (fs/ak)