 |
| RAPAT: Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (14/9/2026) - Foto Adp |
HABARIAJA.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyebut perkembangan inflasi di daerah itu pada minggu kedua September 2026 masih terkendali. Meski demikian, kenaikan harga beras di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi perhatian pemerintah daerah karena Indeks Perkembangan Harga (IPH) komoditas tersebut mencapai 6,6 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (14/9/2026).
Eddy hadir mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin dalam rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti gubernur, bupati, wali kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
“Berdasarkan rapat pengendalian inflasi hari ini dijelaskan bahwa untuk perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua September, Provinsi Kalsel masih aman di angka 0,57. Namun, yang paling kita waspadai adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki IPH 6,6 persen untuk komoditas beras,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan harga pangan, khususnya beras, untuk mencegah kenaikan harga yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.
Ia berharap Perum Bulog dapat melakukan operasi pasar melalui penyaluran beras, terutama di daerah yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi.
“Kami harapkan Bulog bisa memberikan operasi pasar dengan penyaluran beras. Operasi pasar bisa menyasar pasar-pasar yang memiliki perkembangan harga lebih tinggi, terutama yang tadi disebutkan, yakni HSS yang mencapai angka 6,6 persen,” katanya.
Eddy menambahkan, pemerintah juga mencermati perkembangan komoditas lain yang berpengaruh terhadap inflasi. Pada Agustus secara tahunan (year on year/yoy), salah satu komoditas yang turut memberikan tekanan terhadap inflasi adalah emas.
Sementara itu, rakor pengendalian inflasi tersebut juga membahas verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Penandatanganan tersebut dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto. (adp/ak)