 |
| RAPAT: H. Muhidin saat mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Kalimantan Selatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (23/9/2026) - Foto adp |
HABARIAJA.COM, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta dukungan lebih luas dari dunia usaha untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di provinsi tersebut akan dikonsolidasikan untuk terlibat dalam gerakan pemadaman secara serentak.
Hal tersebut disampaikan H. Muhidin saat mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Kalimantan Selatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Muhidin memaparkan kondisi terkini penanganan karhutla, termasuk kawasan Ring 1 di sekitar Bandara Syamsudin Noor yang hingga kini masih menjadi perhatian. Menurut dia, petugas melakukan penjagaan setiap hari untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.
BACA JUGA: Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 di Kalsel Diisi Doa Bersama
Kondisi serupa juga terjadi di sekitar Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum. Muhidin mengatakan, kebakaran di kawasan tersebut sempat membesar sehingga sejumlah penghuni kamar rumah sakit harus dievakuasi.
Pemerintah kemudian mengerahkan ekskavator untuk mengamankan kawasan sekitar rumah sakit sekaligus membuka akses guna mencegah api mendekati fasilitas tersebut.
"Yang di Sambang Lihum itu kemarin kebakarannya cukup besar. Penghuni kamar kita evakuasi, kemudian kita turunkan ekskavator untuk mengamankan sekitar rumah sakit," ujar Muhidin.
Menurut Muhidin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), petugas lapangan, dan relawan terus melakukan pemadaman. Namun, dukungan perusahaan diperlukan untuk memperkuat personel, peralatan, serta kemampuan operasional di lapangan.
Ia menyebut sejumlah perusahaan, di antaranya Jhonlin dan Antang Gunung Meratus, telah memberikan dukungan dalam penanganan karhutla. Atas kontribusi tersebut, Muhidin menyampaikan apresiasi sekaligus mengajak perusahaan lainnya untuk mengambil bagian.
"Pada hari ini, alhamdulillah, atas undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini, konsolidasi antara pemerintah daerah bersama lebih dari 300 perusahaan ini semoga dapat mempercepat penanganan karhutla yang insyaallah akan kita lakukan secara serentak nantinya," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Upaya tersebut akan dilakukan secara serentak dengan melibatkan seluruh kekuatan yang tersedia, baik dari pemerintah maupun dunia usaha.
"Kita akan mulai dalam waktu segera dan dilakukan serentak dalam satu kesatuan waktu yang melibatkan semua unsur-unsur kekuatan ekonomi, kekuatan pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan," kata Hanif seusai rapat.
Hanif menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Menurut dia, melalui Inpres tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga mendapat mandat untuk melakukan penanganan dan penanggulangan karhutla di kawasan swasembada pangan, energi, dan air.
Khusus di Kalimantan Selatan, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap penanganan karhutla selama sekitar satu setengah bulan terakhir, terutama di wilayah Ring 1 atau kawasan utama karhutla di Banjarbaru yang didominasi lahan gambut.
"Ini terjadi di daerah gambut. Sepertinya kita mengingat ketersediaan air yang semakin terbatas. Kita perlu melakukan gerakan massal dalam rangka penanggulangan karhutla," ujar Hanif.
Hanif menyebut, sepanjang Agustus, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan telah mengerahkan hampir 3.500 personel setiap hari. Penanganan tersebut didukung lebih dari 300 pompa air dan lebih dari 30 unit alat berat.
Namun, kondisi kemarau panjang menjadi tantangan dalam penanganan karhutla di lapangan. Pemerintah pun menyiapkan berbagai metode untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api kembali muncul.
"Namun, ternyata kering yang cukup panjang tidak memudahkan karhutla untuk ditanggulangi. Sehingga segala macam metodologi kita tempuh untuk kita lakukan," katanya.
Untuk langkah jangka pendek, Hanif menegaskan pentingnya pengerahan seluruh kekuatan secara bersamaan. Setiap titik api yang muncul akan segera dipadamkan agar tidak berkembang dan menjalar ke kawasan lain.
"Kita kemudian merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi, semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak, sehingga api tidak sempat lagi menjalar," ujar Hanif.
BACA JUGA: Pantau Karhutla Bersama Menhut dan BNPB, Sekdaprov Kalsel Tegaskan Kesiapsiagaan
Dalam dialog bersama perwakilan perusahaan, pemerintah turut menjelaskan pola pengerahan serta kebutuhan dukungan di lapangan. Keterlibatan dunia usaha diarahkan untuk memperkuat personel, pompa air, alat berat, dan dukungan operasional lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing perusahaan.
Melalui konsolidasi antara pemerintah dan dunia usaha, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terpadu. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan agar titik api tidak kembali muncul di kawasan yang telah ditangani.
Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antarlembaga Pusat dan Daerah Hanifah Dwi Nirwana, Kepala BIN Daerah Kalimantan Selatan Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, serta sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (adp/ak)