HABARIAJA.COM, BANJARBARU - Kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin periode 2025–2030 di bawah kepemimpinan Hj Ananda resmi mendapatkan legitimasi dari PMI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Legitimasi tersebut ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) PMI Provinsi Kalsel Nomor 170/KEP/PD-KS/ORG/VIII/2026 tentang Pengesahan Pengurus PMI Kota Banjarmasin Masa Bakti 2025–2030. SK tersebut ditandatangani Ketua PMI Provinsi Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi Sekretaris PMI Provinsi Kalsel Syarifani Syabarhan, kepada Ketua PMI Kota Banjarmasin Hj Ananda. Penyerahan turut disaksikan Sekretaris PMI Kota Banjarmasin Arief Rahman dan Ketua Bidang Organisasi PMI Kota Banjarmasin M Robby di Kota Banjarbaru, Sabtu (22/8/2026).
BACA JUGA: Puncak Harjad ke-76 Kalsel, Banjarmasin Sabet Dua Penghargaan
Ketua PMI Provinsi Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan, penerbitan SK tersebut memberikan legitimasi bagi kepengurusan PMI Kota Banjarmasin untuk menjalankan roda organisasi, baik dalam urusan internal maupun pelaksanaan tugas dan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Hj Ananda, PMI Kota Banjarmasin kembali seperti yang dulu, yaitu mampu mengatasi berbagai situasi, khususnya dalam berbagai persoalan kemanusiaan di Kota Banjarmasin,” harapnya.
Terkait susunan kepengurusan yang telah dibentuk, Gusti Iskandar menegaskan PMI Provinsi Kalsel telah memberikan persetujuan. Menurutnya, struktur kepengurusan tersebut merupakan hasil keputusan tim formatur yang mendapat mandat dari Musyawarah Kota (Muskot) PMI Kota Banjarmasin yang digelar sebelumnya.
“Alhamdulillah, mereka sudah menyusun dan membentuknya. Saya tentu mengaminkan dan memberikan persetujuan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PMI Kota Banjarmasin Hj Ananda mengatakan sejumlah pekerjaan rumah telah menanti kepengurusan baru. Hal tersebut menjadi tantangan untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat.
Menurut Ananda, setidaknya ada tiga hal yang menjadi prioritas kepengurusan PMI Kota Banjarmasin periode 2025–2030, yakni penguatan organisasi, penguatan relawan, serta pembenahan Unit Donor Darah (UDD).
“Untuk penguatan organisasi sebagai langkah awal, setelah kepengurusan dilantik kami akan menggelar rapat bersama seluruh jajaran pengurus dan staf PMI Kota Banjarmasin. Rapat tersebut diperlukan untuk menyatukan langkah sekaligus melakukan pembenahan di tengah masa transisi organisasi,” ujarnya.
BACA JUGA: Jembatan Perintis Garuda Buka Akses Warga Basirih yang Puluhan Tahun Terisolir
Selain penguatan organisasi dan relawan, pembenahan UDD juga menjadi perhatian utama. Ananda menilai ketersediaan darah merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan kemanusiaan PMI, terlebih dalam beberapa waktu terakhir terdapat persoalan terkait ketersediaan darah yang berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Lalu, yang tidak kalah penting adalah penguatan UDD. Ini juga akan menjadi fokus kami. Terlebih, belakangan ini terjadi persoalan terkait ketersediaan darah yang berdampak pada masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
Ananda optimistis kepengurusan baru mampu membawa PMI Kota Banjarmasin kembali menunjukkan kiprah terbaiknya dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan.
“Kami mohon doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin,” tukasnya. (fs/ak)