 |
| HADIR: Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui kegiatan sosialisasi penguatan penegakan hukum yang digelar di Aula PT Air Minum Bandarmasih, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, jajaran direksi dan pegawai perusahaan, unsur pemerintah daerah, serta perwakilan legislatif, termasuk Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina.
BACA JUGA: Jasa Raharja dan Poltrada Bali Perkuat Sinergi Keselamatan Transportasi Nasional
Dalam sambutannya, Wali Kota Yamin menegaskan bahwa korupsi tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap kepercayaan publik dan kualitas pelayanan pemerintah.
“Korupsi itu bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi ancaman bagi kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Jika dibiarkan, yang rusak bukan hanya sistem, tetapi juga harapan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan inisiatif PT Air Minum Bandarmasih sebagai langkah konkret dalam memperkuat sistem pengawasan serta membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel.
Namun demikian, Yamin mengakui masih terdapat tantangan internal yang perlu dihadapi secara terbuka. Ia menyoroti potensi penyimpangan yang kerap muncul dari dalam organisasi itu sendiri.
“Kita tidak bisa menutup mata. Tantangan terbesar justru sering datang dari internal. Karena itu, dibutuhkan keberanian bertindak, konsistensi, serta keteladanan di setiap level organisasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk mencegah segala bentuk penyimpangan. Menurutnya, tidak boleh ada toleransi terhadap praktik korupsi, sekecil apa pun.
Di sisi lain, Wali Kota turut menyoroti pelayanan distribusi air bersih yang dinilai belum merata, khususnya di wilayah pinggiran Kota Banjarmasin. Pemerintah, kata dia, berkomitmen melakukan pembenahan agar akses air bersih dapat dirasakan seluruh masyarakat.
“Penyaluran air bersih belum maksimal. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan agar layanan bisa menjangkau seluruh wilayah,” katanya.
Ia juga menanggapi keluhan masyarakat terkait biaya pemasangan sambungan air baru. Pemerintah Kota Banjarmasin tengah mengkaji kebijakan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh layanan pemasangan secara gratis.
Sementara itu, Endang Agustina menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan sistem, tetapi juga harus didukung oleh integritas individu.
“Kalau ingin sistem ini bersih, harus dimulai dari diri sendiri. Kejujuran, hidup sederhana, dan rasa syukur menjadi fondasi utama untuk mencegah penyimpangan,” ujarnya.
BACA JUGA: Gubernur Kalsel dan Forkopimda Perkuat Cooling System Bersama Buruh
Menurutnya, momentum ini menjadi peluang penting bagi Banjarmasin untuk memperkuat tata kelola perusahaan daerah yang lebih kredibel dan akuntabel.
Melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemerataan layanan publik, Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (hum/ak)