 |
| RAPAT: Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (5/5/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.
BACA JUGA: Menuju Zero ODOL 2027, Jasa Raharja: Kolaborasi Jadi Kunci Keselamatan Jalan
Penyampaian laporan rekomendasi dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa penyusunan rekomendasi DPRD berpedoman pada berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Menurut Desy, rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan, sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“Rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan administratif, melainkan bentuk evaluasi, koreksi, dan arahan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Adapun sejumlah bidang yang menjadi fokus perhatian DPRD meliputi pemerintahan, hukum dan HAM, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat. DPRD mendorong penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, optimalisasi pendapatan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.
BACA JUGA: OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Nasional Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global
DPRD Kalsel juga menegaskan akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut. Setiap bentuk pengabaian atau pelaksanaan yang tidak optimal akan menjadi catatan dalam penilaian kinerja pemerintah daerah ke depan. (dwn/ak)