 |
| WAWANCARA: Ketua APJI Kalimantan Selatan, H. Aftahudin bersama Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Noor Aneka Linda Wati, S.Pd., M.A - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN – Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Kalimantan Selatan resmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di lima kabupaten/kota, Sabtu (30/5/2026). Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran pelaku usaha jasa boga dan UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua APJI Kalimantan Selatan, H. Aftahudin, mengatakan lima daerah yang telah memiliki kepengurusan baru tersebut yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari), Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Banjar (Martapura).
BACA JUGA: Gubernur Muhidin dan Wagub Hasnuryadi Serahkan Sapi Kurban Bantuan Presiden di Sabilal Muhtadin
Menurutnya, keberadaan pengurus di lima daerah tersebut diharapkan mampu mendorong perkembangan UMKM, khususnya di sektor kuliner, restoran, kafe, katering, hingga usaha penyedia tenda dan jasa pendukung lainnya.
"Kami berharap lima kabupaten/kota ini dapat menjadi motor penggerak peningkatan UMKM di daerah masing-masing. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat," ujarnya.
Aftahudin menilai sektor UMKM memiliki ketahanan yang cukup kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Berbeda dengan perusahaan besar yang kerap terdampak fluktuasi nilai tukar mata uang asing, pelaku UMKM lebih berfokus pada aktivitas ekonomi harian dan kebutuhan masyarakat.
"UMKM merupakan salah satu sektor yang mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menekan inflasi daerah. Karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan harus terus didorong," katanya.
Selain itu, Aftahudin juga mengapresiasi dukungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya terkait sertifikasi halal.
Ia menjelaskan bahwa sertifikasi halal akan menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha kuliner dan jasa boga. Oleh karena itu, sosialisasi dan fasilitasi dari pemerintah sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM memahami manfaat serta prosedur pengurusannya.
"Biaya sertifikasi halal secara mandiri bisa mencapai jutaan rupiah. Namun, bagi UMKM tersedia fasilitas dan pendampingan dari pemerintah sehingga pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi tersebut dengan lebih mudah," jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Noor Aneka Linda Wati, S.Pd., M.A., menyambut baik kehadiran APJI sebagai mitra baru pemerintah daerah dalam mengawal program pengembangan UMKM.
Menurutnya, APJI memiliki posisi strategis karena beranggotakan para pelaku usaha kuliner, katering, kafe, hingga sektor perhotelan yang menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi daerah.
"Kami sangat senang dapat hadir dalam kegiatan ini. APJI menjadi mitra strategis yang dapat bersama-sama mengawal program prioritas pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan," ujarnya.
Linda menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini memiliki program prioritas "Kalsel Halal", yang mendorong seluruh produk kuliner dan jasa boga untuk memiliki sertifikasi halal.
Karena itu, pihaknya berharap APJI dapat bersinergi dalam mengedukasi dan mendampingi para anggotanya agar memenuhi ketentuan tersebut.
BACA JUGA: Jasa Raharja Masuk Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025
Selain sertifikasi halal, Dinas Koperasi dan UKM juga membuka peluang kerja sama dalam berbagai program pemberdayaan UMKM, mulai dari peningkatan legalitas usaha, akses pembiayaan, promosi, hingga pemasaran produk.
"Kami memiliki berbagai program fasilitasi yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM. Apabila APJI mengumpulkan anggotanya dan mengajukan permohonan kepada kami, tentu kami siap memberikan sosialisasi maupun pendampingan terkait program-program tersebut," katanya.
Melalui pelantikan pengurus di lima kabupaten/kota ini, APJI Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi yang terbangun dapat semakin memperkuat sektor UMKM, khususnya di bidang jasa boga, sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (fs/ak)