Trending

Habari Aja

DPRD Balangan Finalisasi Regulasi Perkebunan Ramah Lingkungan

 

RAPAT: Anggota DPRD Balangan dari Fraksi Partai Golkar, Nur Fariani saat rapat - Foto Dok

HABARIAJA.COM, BALANGAN - Upaya memperkuat tata kelola sektor perkebunan di Kabupaten Balangan memasuki tahap krusial. Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Balangan telah merampungkan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Finalisasi tersebut dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Balangan serta Bagian Hukum Setda Balangan sebagai langkah strategis untuk menghadirkan regulasi yang komprehensif dalam pengembangan sektor perkebunan.

Anggota DPRD Balangan dari Fraksi Partai Golkar, Nur Fariani, menegaskan bahwa penyusunan Raperda ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

“Kami bersama instansi terkait telah menyelesaikan finalisasi Raperda ini. Harapannya, regulasi ini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keseimbangan antara pemanfaatan lahan dan konservasi menjadi prinsip utama dalam penyusunan regulasi tersebut. Hal ini dinilai penting agar sektor perkebunan dapat berkembang tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, Raperda ini juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing komoditas perkebunan lokal melalui tata kelola yang lebih terstruktur dan terukur, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong pertumbuhan pendapatan daerah melalui sektor perkebunan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Setelah tahap finalisasi, Raperda tersebut akan dilanjutkan ke pembahasan tingkat paripurna DPRD Balangan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan bagi petani, serta mendorong iklim investasi yang ramah lingkungan.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat sektor unggulan secara berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (nt/ak)

Lebih baru Lebih lama