HABARIAJA.COM, BANJAR - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, M. Syarifuddin, mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau lokasi banjir di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Selasa (30/12/2025).
Desa Bincau menjadi salah satu dari ribuan titik banjir yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan akibat curah hujan tinggi yang terjadi pada Sabtu (27/12/2025). Hingga Selasa siang, ketinggian air di wilayah tersebut dilaporkan hampir mencapai lutut orang dewasa.
BACA JUGA: Gubernur Kalsel Pantau Posko 6 Museum Lambung Mangkurat
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel melalui Sekdaprov menyerahkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir berupa 20 unit lampu penerangan, mi instan 50 dus, air mineral 50 dus, minyak goreng 100 liter, gula 100 kilogram, serta beras 100 karung.
Pembakal Desa Bincau, Jayadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada warganya yang terdampak bencana.
“Ulun Pembakal Bincau atas nama warga menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Gubernur dengan bantuan untuk warga kami yang terdampak banjir,” ujar Jayadi.
Ia juga memastikan bantuan tersebut akan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
“Sekali lagi terima kasih. Kami mendoakan Bapak Gubernur dan keluarga serta para pejabat lainnya selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Amin,” tambahnya.
Sementara itu, Rafii (42), salah seorang warga Desa Bincau, mengungkapkan bahwa hampir seluruh rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa. Menurutnya, banjir diduga berasal dari wilayah hulu sehingga genangan bertahan cukup lama.
“Hampir sebulan kami merasakan banjir di sini. Dampaknya dari wilayah hulu, sehingga air terus menggenangi permukiman,” kata Rafii.
Ia juga mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan bantuan, seraya berharap kondisi Desa Bincau segera pulih karena banjir mengganggu aktivitas dan perekonomian warga.
“Semoga daerah kami bisa segera pulih, karena banjir ini sangat mengganggu kegiatan ekonomi warga,” tandasnya.
Di sela penyaluran bantuan, Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup RI, pemerintah provinsi akan segera mengumpulkan para pelaku usaha untuk dilakukan pemetaan guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. Sesegera mungkin nanti akan dikoordinasikan dengan gubernur terkait penetapan status darurat,” ujar Syarifuddin.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang diduga melanggar aturan, baik di sektor pertambangan batu bara, perkebunan, maupun kegiatan lainnya.
“Di Kalimantan Selatan terdapat empat daerah tangkapan air (catchment) yang akan diaudit, yakni Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Banjar. Ada kegiatan pembukaan lahan yang berkontribusi terhadap peningkatan debit air sehingga memicu banjir,” tegas Hanif.
BACA JUGA: Tetapkan Status Siaga, Gubernur Muhidin Instruksikan Percepatan Penanganan Banjir Balangan
Ia menambahkan, kegiatan yang terindikasi melanggar akan dikenai sanksi administratif hingga penghentian kegiatan dan penyegelan, terutama terhadap aktivitas yang terpantau melalui citra satelit.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, di Kalimantan Selatan terdapat 182 perusahaan, sebagian di antaranya terindikasi berada di luar persetujuan lingkungan.
Sementara itu, berdasarkan rilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, banjir dan banjir bandang yang terjadi pada 27 Desember 2025 berdampak pada delapan daerah, yakni Balangan, Banjar, Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Banjarbaru, dan Tanah Laut.
Total warga terdampak mencapai 16.999 kepala keluarga atau 50.585 jiwa. Sebanyak 7.431 rumah terendam, dengan kerusakan meliputi 14 unit rumah, 33 sekolah, 30 tempat ibadah, 4 fasilitas layanan kesehatan, 20 fasilitas umum, dan 2 pasar. Data tersebut bersifat dinamis seiring dengan mulai menurunnya ketinggian air di sejumlah wilayah. (adp/ak)
