 |
| FORUM: Forum Pendidikan Politik bagi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN - Pers memiliki peran besar dalam memberikan edukasi serta klarifikasi terhadap berbagai informasi yang beredar luas, sehingga media massa memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat sekaligus menjaga netralitas dalam penyajian informasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalsel, Muhammad Hasanuddin, yang mewakili Kepala Kesbangpol Kalsel Heriansyah, saat acara Forum Pendidikan Politik bagi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan, di Hotel Roditha Banjarmasin, Kamis (13/11/2025).
"Peran dan independensi media dinilai sangat berpengaruh terhadap pola pikir serta sikap masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah ditengah derasnya arus informasi di era digital, khususnya melalui media sosial, sangat memengaruhi cara pandang masyarakat," katanya.
BACA JUGA: Gubernur Kalsel Buka Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah 2025
Senada dengan Hasanudin, Kasi Pengelolaan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Chairun Ni’mah, juga menegaskan pentingnya peran pers sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, kemitraan antara pemerintah dan pers tidak lantas mengurangi fungsi pers sebagai lembaga kontrol sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Kalsel 2024 yang menempati peringkat pertama nasional dengan nilai 80,91, menjadikan Kalsel sebagai satu-satunya provinsi dengan kategori “bebas” serta menjadi percontohan bagi daerah lain.
“IKP Kalsel peringkat satu nasional dengan nilai 80,91. Ini menunjukkan pers di Kalsel bekerja profesional dan tetap menjaga independensinya,” paparnya.
Pihaknya juga terus berupaya akan terus menjalin kemitraan dengan pers ditengah keterbatasan anggaran yang menjadi kendal.
"Kami coba upayakan hal itu tentunya dengan regulasi dan aturan yang diterapkan," tuturnya.
 |
| MATERI: Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Zainal Helmie saat menyampaikan paparan materi - Foto Dok |
Sementara itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel, Zainal Helmie yang turut hadir sebagai narasumber menekankan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 3 ayat 1.
BACA JUGA: Hadapi Bencana Batingsor, Sekdaprov Kalsel Minta Tingkatkan Kewaspadaan
Fungsi edukatif pers menurutnya tidak hanya sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar berpikir kritis dan konstruktif terhadap berbagai peristiwa maupun kebijakan pemerintah.
“Pers harus mampu mendorong masyarakat untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Karena itu, wartawan wajib bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di perusahaan media massa. Salah satu indikator wartawan yang profesional, menurutnya, adalah telah dinyatakan kompeten oleh Dewan Pers melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Uji kompetensi wartawan ini sangat penting. Wartawan yang berkompeten pasti memahami fungsi pers, salah satunya untuk mengedukasi masyarakat,” pungkasnya. (nt/ak)