 |
| SOSIALISASI: Kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penerapan KKI Bank Kalsel dalam Percepatan Penyerapan Belanja Daerah melalui SIPD RI - Foto Humas |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Melalui penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank Kalsel, Pemkot berupaya mempercepat penyerapan belanja daerah sekaligus menciptakan sistem keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Kebijakan tersebut disosialisasikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penerapan KKI Bank Kalsel dalam Percepatan Penyerapan Belanja Daerah melalui SIPD RI, yang digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (5/11/2025).
BACA JUGA: Atlet Barongsai, Hadirkan Medali Emas bagi Kota Seribu Sungai
Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menegaskan bahwa penerapan KKI merupakan tonggak penting dalam transformasi birokrasi menuju tata kelola keuangan daerah berbasis digital.
“Penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank Kalsel merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Yamin dalam sambutannya.
Menurutnya, sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi belanja daerah serta meminimalisir penggunaan uang tunai, sehingga setiap transaksi menjadi lebih terpantau dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI).
“Dengan KKI, penyerapan belanja daerah bisa berjalan lebih cepat dan tepat waktu. Semua transaksi tercatat secara digital sehingga risiko penyimpangan bisa diminimalisir,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yamin menyebut bahwa inovasi ini bukan sekadar penerapan teknologi keuangan, melainkan juga bagian dari perubahan kultur birokrasi. Ia mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk aktif memahami dan mengimplementasikan sistem KKI agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam peningkatan pelayanan publik.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh SKPD. Saya mengajak semua peserta untuk aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman agar implementasi KKI di Kota Banjarmasin berjalan optimal dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Selain meningkatkan efisiensi, penerapan KKI juga diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat melalui digitalisasi sistem keuangan daerah.
Wali Kota Yamin menambahkan, budaya transaksi non-tunai harus menjadi bagian dari gaya kerja aparatur modern yang berorientasi pada transparansi dan pelayanan cepat.
“Mari jadikan budaya non-tunai ini sebagai bagian dari transformasi menuju birokrasi yang modern, transparan, dan berdaya saing. Semoga upaya ini membawa manfaat nyata bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik,” ujarnya optimistis.
BACA JUGA: Kunker ke Banua, Menteri Desa Disambut Gubernur H. Muhidin
FGD yang berlangsung secara interaktif tersebut diikuti oleh perwakilan SKPD, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, serta pihak Bank Kalsel. Dalam kegiatan itu, para peserta memperoleh pemahaman teknis terkait regulasi, mekanisme, dan pengawasan penerapan KKI agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap sistem keuangan daerah semakin kuat, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan kota.
“Banjarmasin siap menjadi contoh daerah yang maju dalam penerapan sistem keuangan digital daerah,” tutup Yamin. (hum/ak)