 |
| PENANDATANGAN: Gubernur H. Muhidin saat penandatangan - Foto Dok Humas |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan strategi dan kebijakan fiskal daerah yang efektif serta berkelanjutan. Kegiatan yang menghadirkan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, ini turut diikuti para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan.
Dalam forum tersebut, Gubernur H. Muhidin menyoroti kondisi penurunan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang mencapai hampir 50 persen. Kondisi ini dinilai perlu disikapi dengan strategi bersama agar pembangunan tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran.
BACA JUGA: Tim Pembina Samsat Kalsel Tingkatkan Sinergi Pelayanan di Samsat Pelaihari
“Memang ada pengurangan cukup besar dari pusat, hampir 50 persen. Beberapa kabupaten/kota terkena dampaknya, seperti Tanah Bumbu hingga 49 persen, sementara yang paling rendah di Hulu Sungai Tengah sekitar 11 persen. Untuk itu, kita harus mengatur kembali prioritas anggaran yang ada,” ujar H. Muhidin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan program pembangunan dengan lebih memprioritaskan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Pekerjaan yang penting, yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, itu yang didahulukan. Kalau ada pembangunan yang bisa ditunda, sebaiknya diatur kembali agar anggaran tetap terkendali,” jelasnya.
Gubernur H. Muhidin juga memastikan meski terjadi penurunan dana transfer, Pemprov Kalsel tidak akan menaikkan pajak daerah. Sebaliknya, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Kita pastikan meskipun ada pengurangan dari pusat, pajak tidak akan dinaikkan. Masyarakat jangan sampai terbebani. Pemerintah hadir untuk menjaga mereka agar tetap tenang, sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman,” tegasnya.
BACA JUGA: Tim Pembina Samsat Kalsel Hadiri Soft Launching Gebyar Panutan PKB di Tanah Laut
Ia menambahkan, FGD ini menjadi forum penting untuk merumuskan strategi fiskal yang realistis, adaptif, dan berkeadilan. Dengan adanya koordinasi lintas daerah, diharapkan kebijakan yang diambil dapat menjaga stabilitas pembangunan di Kalsel.
“FGD ini menjadi wadah menyatukan pandangan. Kita ingin kebijakan fiskal daerah tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (mc/ak)