 |
| FORUM: Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dan dihadiri para kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, serta sejumlah kepala SKPD - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Dana Transfer Tahun 2026 di Aula Auditorium Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (2/10/2025). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dan dihadiri para kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, serta sejumlah kepala SKPD.
FGD membahas strategi pengelolaan fiskal di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Dalam arahannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah memprioritaskan program strategis dan mengurangi kegiatan yang dinilai kurang penting.
“Saya menyerukan agar perjalanan dinas, hibah, dan kegiatan non-prioritas dikurangi. Fokuslah pada kegiatan yang benar-benar strategis. Jika melaksanakan proyek multiyears, pastikan administrasi yang baik dan sesuai regulasi, apakah cukup dengan persetujuan DPRD atau harus meminta izin kementerian,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan adanya perubahan signifikan alokasi dana transfer daerah berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025. Semula pendapatan daerah Kalsel tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp9,42 triliun, namun setelah penyesuaian turun menjadi Rp7,42 triliun.
Penurunan terbesar terjadi pada dana transfer pusat. Untuk Kalsel, alokasi dana turun dari Rp4,5 triliun menjadi Rp2,3 triliun atau berkurang 48,36 persen. Sejumlah kabupaten/kota juga mengalami penurunan signifikan, di antaranya Kotabaru dari Rp2,4 triliun menjadi Rp1,7 triliun (-28,41 persen), Tanah Bumbu dari Rp2,8 triliun menjadi Rp1,4 triliun (-49,72 persen), dan Tabalong dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,3 triliun (-42,76 persen).
“Penurunan ini tentu menuntut kita lebih cermat dalam menyusun strategi fiskal agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tetap terjaga,” ujar Muhidin.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, H. Eka Sapruddin, AP, yang hadir mewakili Bupati Kotabaru, menyampaikan bahwa Pemkab akan menyesuaikan belanja dengan pagu pendapatan yang ada.
“Dari FGD ini kami menangkap dua langkah, yaitu menaikkan pendapatan dan mengurangi belanja. Namun pada kondisi sekarang, fokus utama tentu menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang tersedia. Meski begitu, program strategis akan tetap dipertahankan,” jelasnya.
Eka menambahkan, Pemkab Kotabaru juga mendukung langkah Pemprov Kalsel untuk menyuarakan catatan ke pemerintah pusat agar pemangkasan anggaran tidak berlanjut pada tahun mendatang. (dr/ak)