 |
| TERBAIK: Gubernur Muhidin saat menutup dan memberikan penghargaan peserta terbaik dalam Pelatihan Integritas Lembaga Eksekutif Pemda Kalsel - Foto Dok Adp |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia meminta seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), baik dinas, badan, maupun biro, menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan tugas.
Hal itu disampaikan Gubernur Muhidin saat menutup Pelatihan Integritas Lembaga Eksekutif Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang digelar di Ballroom Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (30/10/2025).
BACA JUGA: Maknai Sumpah Pemuda, Wakil Walikota Ajak Pemuda Ambil Peran Bangun Banjarmasin
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang telah menunjuk Kalimantan Selatan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pelatihan integritas bagi jajaran pemerintah daerah pada tahun 2025.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK RI beserta jajaran karena telah melaksanakan pelatihan ini di Kalimantan Selatan. Luar biasa, karena Kalsel menjadi pemerintah daerah pertama tingkat provinsi di Indonesia yang menggelar Pelatihan Integritas. Semoga ini menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Gubernur Muhidin yang didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel.
Muhidin menyadari bahwa berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK RI tahun 2024, Kalimantan Selatan masih berada di zona merah, yang berarti rentan terhadap praktik korupsi. Karena itu, ia menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan.
“Saya ingin seluruh kepala SKPD berkomitmen menandatangani Pakta Integritas. Bila melanggar perjanjian tersebut, maka yang bersangkutan harus siap dinonjobkan,” tegasnya.
Gubernur Muhidin berharap pelatihan integritas ini dapat meningkatkan nilai SPI KPK RI untuk Kalimantan Selatan agar tidak lagi berada di zona merah, melainkan naik ke zona kuning pada tahun 2025.
Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Yonathan Demme Tangdilintin, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel atas komitmen kuat dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan.
“Kami mengapresiasi Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh kepala SKPD yang telah mengikuti pelatihan dengan sangat baik. Komitmen ini sejalan dengan semangat meningkatkan integritas di lingkungan pemerintahan,” ujarnya.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, 29–30 Oktober 2025, diakhiri dengan penyerahan penghargaan kepada peserta terbaik. Gubernur H. Muhidin bersama Yonathan Demme Tangdilintin menyerahkan tiga kategori penghargaan, yaitu:
1. Peserta Pre-Test Terbaik dan Tercepat: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra.
2. Peserta Post-Test Terbaik dan Tercepat: Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, dr. Among Wibowo.
3. Peserta Terbaik Secara Keseluruhan: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra.
BACA JUGA: Jasa Raharja Dorong Kolaborasi dan Inovasi Pelayanan di Momen Sumpah Pemuda
Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta, terdiri atas kepala dinas, badan, dan biro lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel beserta pasangan. Turut hadir sejumlah pejabat dari KPK RI, antara lain Kepala Satuan Tugas Akademi Integritas Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Swasti Putri Mahatmi; Kepala Satuan Tugas Penindakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi, Agus Kurniawan; serta Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi, Maruli Tua, dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel.
Menutup acara, Gubernur Muhidin berharap kegiatan serupa dapat dilanjutkan dengan melibatkan pejabat eselon III dan IV, agar nilai-nilai integritas dapat tertanam hingga ke seluruh lapisan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (adp/ak)