 |
| KUNJUNGAN: Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M Syarifuddin (dua dari kiri) mewakili Gubernur H Muhidin menerima kunjungan Komisi VIII DPR RI- Foto Diskominfo Kalsel |
HABARIAJA.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Bumi Lambung Mangkurat.
Melalui kunjungan ini, Pemprov Kalsel berharap terjalin sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, pada kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarmasin, Senin (6/10/2025).
BACA JUGA: Artist Inc Hadir di Banjarmasin, Brand Kecantikan Cocok untuk Content Creator Hingga Influencer
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota Komisi VIII DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja ke daerah kami. Insya Allah, pertemuan ini akan sangat berarti untuk kemajuan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan,” ucap Syarifuddin.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin memaparkan gambaran umum kondisi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk lebih dari 4 juta jiwa, di mana lebih dari 90 persen beragama Islam.
“Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi tertua di Pulau Kalimantan dengan luas wilayah sekitar 6 juta hektare, yang terdiri dari daratan dan lautan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan rasa syukur karena Kalimantan Selatan selama lebih dari satu dekade selalu berada di posisi tiga besar nasional sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah. Saat ini, tingkat kemiskinan di Kalsel berada di bawah 4 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.
“Meski begitu, kami terus bekerja keras untuk mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem yang masih tersisa. Dalam hal ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari Komisi VIII DPR RI,” katanya.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga memberikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan di daerah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan penggunaan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai ruang belajar dan penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat ke depan.
Gubernur juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang masih dihadapi daerah, seperti stunting, perkawinan usia anak, rendahnya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta ancaman bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membayangi wilayah Kalsel setiap tahun.
BACA JUGA: Jasa Raharja Dukung UMKM Binaan Tampil di INACRAFT 2025, Dorong Promosi hingga Pasar Global
“Meskipun dalam beberapa tahun terakhir karhutla tidak sampai menimbulkan kabut asap, namun kewaspadaan tetap kami tingkatkan. Kami juga sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat langkah-langkah penanganan di daerah,” jelasnya.
Melalui forum pertemuan tersebut, Gubernur berharap adanya komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan DPR RI dalam memperkuat kebijakan, program, serta dukungan pusat terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat Banua.
“Semoga melalui kunjungan kerja ini, sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI semakin erat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kalimantan Selatan,” tutupnya. (mc/ak)