 |
| RESES: Reses masa sidang ketiga Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir - Foto Dok |
HABARDIGITAL.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin merancang pendirian “Sekolah Rakyat”, sebuah lembaga pendidikan berasrama dan gratis yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya.
Rencana tersebut mencuat dalam agenda pertemuan masa reses kedua di masa sidang ketiga Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Drs. Saut Nathan Samosir, MBA yang digelar bersama warga Kelurahan Belitung Selatan dan Telaga Biru, Minggu (5/10/2025), di Kedai 99 Trisakti, Banjarmasin Barat.
Kegiatan reses ini menjadi ajang penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
BACA JUGA: Artist Inc Hadir di Banjarmasin, Brand Kecantikan Cocok untuk Content Creator Hingga Influencer
Perwakilan Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Risma Trisakti, menjelaskan bahwa “Sekolah Rakyat” akan mengadopsi sistem pendidikan berasrama, dengan seluruh kebutuhan siswa dari pakaian hingga perlengkapan sekolah ditanggung oleh pemerintah.
“Sekolah ini dirancang agar semua kebutuhan siswa dari ujung kaki sampai ujung rambut dapat terpenuhi secara gratis. Khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin,” ujar Risma.
Menurutnya, Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengajukan proposal ke pemerintah pusat guna memperoleh dukungan pendirian sekolah tersebut. Lokasi potensial yang telah diidentifikasi berada di kawasan Basirih, namun masih menghadapi kendala persyaratan luas lahan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Sambil menunggu realisasi pembangunan sekolah secara penuh, pemerintah tengah mengupayakan pembukaan sekolah rakyat dalam bentuk rintisan.
“Pimpinan juga sudah mengajukan permohonan peminjaman fasilitas di balai yang bisa digunakan sementara, program ini ditargetkan dapat mulai berjalan pada tahun 2026,” tambah Risma.
Selain pendidikan, pertemuan juga diwarnai keluhan warga mengenai kondisi infrastruktur lingkungan. Ketua RW 01 Telaga Biru, H. M. Ali, mengungkapkan bahwa jalan di wilayahnya rusak dan kerap tergenang, sementara Yusrani Burhan dari Belitung Selatan meminta peningkatan pengawasan terhadap kualitas proyek pembangunan jalan.
Dalam reses tersebut juga muncul masalah sistem zonasi sekolah. Warga mengeluhkan ketidakseimbangan distribusi siswa, di mana ada sekolah yang kelebihan kapasitas, sementara yang lain kekurangan murid, meskipun lokasinya lebih dekat ke rumah siswa.
Vivi Rahmi dari Dinas Pendidikan mengakui adanya kendala dalam sistem zonasi ini. Ia menyebut bahwa sekolah-sekolah tertentu, seperti di kawasan Mulawarman, memang memiliki peminat sangat tinggi.
Di sisi lain, beberapa warga mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan bantuan sosial, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ketua RT 07 Belitung Selatan, Rusdawati, menilai proses pengajuan bantuan masih menyulitkan bagi warganya yang membutuhkan.
Ketua RT 22, Yuliani, juga meminta kejelasan atas penghentian bantuan sosial bagi warganya, yang diduga terkait penyalahgunaan data identitas untuk judi online.
Menjawab hal tersebut, Risma dari Dinas Sosial menjelaskan bahwa bantuan sosial kini terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berbagai basis data nasional.
“Jika ada anggota keluarga yang bekerja dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, itu dianggap sudah memiliki penghasilan, sehingga bantuan otomatis dihentikan, bahkan aktivitas seperti judi online dapat memengaruhi status kepesertaan bantuan, dan menyarankan warga untuk segera melapor ke Dinas Sosial guna proses verifikasi ulang,” terangnya.
BACA JUGA: Bupati Murung Raya Apresiasi Penyalaan Listrik 22 Desa oleh PLN
Dari berbagai macam aspirasi masyarakat, Saut Nathan juga menyoroti laporan masyarakat terkait adanya kabel-kabel internet yang semrawut di sejumlah titik kota, yang menurutnya tidak hanya merusak estetika, tetapi juga membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi hal ini, Samosir menyatakan bahwa persoalan seperti banjir dan pembangunan jalan merupakan masalah klasik di Kota Banjarmasin. Ia menyebut faktor geografis sebagai tantangan utama dan berjanji akan menyampaikan aspirasi warga kepada dinas terkait. Kami juga mendukung adanya realisasi sekolah rakyat.
“Ini persoalan alam yang tidak akan kunjung habis, tapi kami tetap akan perjuangkan penyelesaiannya, kami juga akan meninjau langsung jalan-jalan yang dilaporkan rusak oleh warga dan juga berbagai keluhan masyarakat akan kita tampung dan nantinya kita kondisikan bersama pihak-pihak terkait,” tukas Samosir. (fs/ak)