 |
| RAKERDA: Kegiatan strategis ini turut menghadirkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistiyadi Budi, serta sejumlah narasumber - Foto Istimewa |
HABARIAJA.COM, BANJARBARU – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kalimantan Selatan resmi dibuka Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).
Kegiatan strategis ini turut menghadirkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistiyadi Budi, serta sejumlah narasumber, antara lain Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Wibowo; Kepala BPS Kalsel, Mukhamad Mukhanif; dan Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso.
BACA JUGA: Wujudkan Mimpi dan Aspirasi, CIMB Niaga Sediakan Beasiswa S2 untuk Jurnalis
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalsel menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan transformasi digital yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar layanan publik lebih cepat, efisien, dan merata,” ujarnya.
Gubernur menambahkan, transformasi digital tidak boleh berhenti pada aspek teknis, tetapi juga harus menyentuh masyarakat sebagai penerima layanan.
Pada kesempatan itu, BSSN bersama Pemprov Kalsel memberikan penghargaan kepada daerah dengan pencapaian terbaik dalam pembentukan tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan penerapan Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Untuk kategori Indeks KAMI, penghargaan diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin. Sedangkan kategori pembentukan tim CSIRT tercepat diberikan kepada Kota Banjarbaru, Kabupaten HSS, dan Kota Banjarmasin.
Sementara itu, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Administrasi Umum, Ibnu Sina, menyebutkan tantangan terbesar transformasi digital adalah menjembatani kesenjangan antara kecanggihan teknologi dengan kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
“Pemerintahan yang cerdas harus melayani dengan baik, tapi masyarakat juga harus bisa mengakses. PR kita adalah memastikan teknologi yang canggih benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA: Upaya Bersama Kendalikan Inflasi Pangan Kalimantan Melalui GNPIP 2025
Ia mencontohkan, meski layanan publik telah tersedia melalui aplikasi dan mal pelayanan publik, sebagian masyarakat masih memilih datang langsung ke kantor karena keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi dinilai penting agar layanan digital bisa dioptimalkan.
Melalui Rakerda dan Komdiphoria 2025, Pemprov Kalsel berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta berkomitmen menghadirkan pelayanan publik digital yang inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (adp/ak)