 |
| RAKOR: Kegiatan rakor berlangsung di Aula Kayuh Baimbai ini diikuti pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajaran teknis di lingkungan Pemkot Banjarmasin - Foto Istimewa |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar koordinasi serta pendampingan tindak lanjut perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Rabu (10/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kayuh Baimbai ini diikuti pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajaran teknis di lingkungan Pemkot Banjarmasin.
BACA JUGA: Bahas Program Kerja, Gatriwara Kalsel Gelar Silaturahmi Bersama
Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Koordinasi ini kami lakukan agar upaya perbaikan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja di Kota Banjarmasin dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai rekomendasi dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Yamin juga menekankan bahwa dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2025–2029 harus benar-benar berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami sangat mengharapkan arahan dan masukan dari Kemenpan RB agar pohon kinerja Pemkot Banjarmasin dapat menjadi dasar perencanaan yang jelas, terukur, dan berfokus pada peningkatan layanan masyarakat menuju Banjarmasin Maju Sejahtera,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kemenpan RB, Budi Prawira, S.E., M.M., menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam menyusun strategi peningkatan kinerja.
“Buktikan apakah tim pendamping kita hari ini efektif. Ke depan, kami harap Banjarmasin bisa lebih mandiri, tidak selalu bergantung pada pusat. Peran OPD harus kuat, karena kepala OPD itu ibarat menteri yang punya strategi di daerah. Jadi masukan dari tim teknis maupun hasil bimtek perlu didengar, tapi keputusan strategi tetap di tangan pemerintah daerah,” tegas Budi.
Budi juga mendorong agar tim pendamping internal lebih aktif melakukan evaluasi sebelum laporan disampaikan ke pusat.
“Kalau sudah disaring dengan baik di tingkat daerah, maka strategi dan solusi bisa lebih tepat sasaran. Dengan begitu, capaian kinerja tidak hanya administratif, tetapi benar-benar terukur dan memberi dampak nyata,” ucapnya.
BACA JUGA: Ketua DPRD Balangan Sampaikan Apresiasi dalam Rapat Paripurna PAW
Kegiatan ini turut dihadiri langsung jajaran Kemenpan RB serta pimpinan SKPD Kota Banjarmasin. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Semoga melalui pendampingan ini, Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua, serta menjadikan upaya kita dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sebagai amal yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Wali Kota Yamin. (hum/ak)