 |
| DISKUSI: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah saat menyampaikan pandangannya - Foto Istimewa |
HABARIAJA.COM, YOGYAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan program pelatihan kerja.
Hal ini menyusul masih tingginya angka pengangguran terbuka di Kalsel yang mencapai 4,8 persen per Februari 2025 (BPS Kalsel), sementara sektor industri kreatif, transportasi, dan jasa menunjukkan tren pertumbuhan pesat.
BACA JUGA: Komisi I DPRD Kalsel Pelajari Tata Kelola Hak dan Keuangan Legislatif ke DPRD Batam
Dalam kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Provinsi DIY, Jumat (29/8/2025), Komisi IV DPRD Kalsel berupaya memperkuat koordinasi antardaerah sekaligus memastikan pelatihan di Kalsel lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Komisi IV menilai kurikulum pelatihan harus selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Fokus pelatihan tidak hanya pada keterampilan teknis, tetapi juga peningkatan produktivitas, kemampuan adaptasi, penguasaan teknologi digital, hingga pembentukan karakter kerja yang kini menjadi tuntutan utama berbagai sektor.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menekankan pentingnya keberlanjutan program.
“Kami ingin pelatihan kerja di Kalsel benar-benar relevan dengan kebutuhan industri. Masyarakat tidak cukup hanya dibekali keterampilan dasar, tetapi juga disiplin, produktivitas, dan penguasaan teknologi agar lulusan memiliki daya saing tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti besarnya peluang kerja di sektor pertambangan. Dengan banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di Kalsel, diperlukan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan sesuai standar industri. Bahkan sejumlah perusahaan tambang disebut siap memberikan dukungan berupa penyediaan alat berat untuk praktik pembelajaran siswa, khususnya di bidang operator dan teknisi.
Dari sisi perbengkelan, DPRD Kalsel menilai fasilitas pelatihan di daerah masih tertinggal. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemasok peralatan serta penyedia karier akan terus ditingkatkan.
BLKPP DIY melalui Kepala UPT Estungkara Hadi Kumararini turut memberikan masukan dengan menekankan pentingnya penerapan model link and match antara lembaga pelatihan dan industri. Pola ini terbukti efektif meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di Yogyakarta, dan dinilai bisa menjadi inspirasi bagi Kalsel dalam memperkuat daya saing tenaga kerjanya. (dwn/ak)