 |
| ROMBONGAN: Rombongan dipimpin oleh Irjen Pol Drs. Tomex Kurniawan serta didampingi Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan - Foto Hum |
HABARIAJA.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menerima rombongan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-34 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, Senin (8/9/2025), bertempat di ruang PM Noor lantai 4 Kantor Gubernur Banjarbaru.
Rombongan dipimpin oleh Irjen Pol Drs. Tomex Kurniawan serta didampingi Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan. Hadir pula Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Ariadi Noor, Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel Ahmad Fydayyen, serta sejumlah pejabat tinggi pratama Pemprov Kalsel.
BACA JUGA: Adu Kreasi 141 Motor, Trio Motor Siapkan Wakil Terbaik ke Nasional
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin mengucapkan selamat datang kepada peserta PKDN dan mendoakan kelancaran seluruh kegiatan mereka di Kalsel. Ia memaparkan bahwa Kalsel terdiri dari 13 kabupaten/kota, 156 kecamatan, dan 2.015 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 4,27 juta jiwa.
Menurut Muhidin, kunci terciptanya suasana kondusif di Kalsel adalah hubungan harmonis antara forkopimda.
“Setiap permasalahan selalu dikomunikasikan dan dibahas bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Ia juga berbagi pengalaman saat menghadapi demonstrasi, termasuk aksi pada 1 September lalu, yang dapat diselesaikan tanpa insiden berkat koordinasi yang baik dengan Kapolda dan jajaran forkopimda.
Pada kesempatan itu, Irjen Pol Tomex Kurniawan memperkenalkan anggota rombongan PKDN, dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata dan sesi foto bersama.
BACA JUGA: Walikota Buka Lomba Jukung Balap Baanam, Meriahkan Harjad ke-499 Kota Banjarmasin
Agenda kemudian berlanjut dengan dialog interaktif antara peserta PKDN dan Gubernur Kalsel. Beberapa isu yang dibahas meliputi strategi penanganan konflik, dukungan terhadap digitalisasi, hingga antisipasi potensi PHK besar-besaran akibat gejolak nasional.
Menanggapi hal tersebut, Muhidin menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas instansi sebelum mengambil kebijakan.
“Setiap permasalahan, kemana kita perlu minta pendapat, kita akan minta pendapat,” tegasnya. (adp/ak)