 |
| PERTEMUAN: Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel serta BPAM Banjarbakula melakukan pertemuan dengan Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR di Jakarta - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, JAKARTA – Persoalan pengembangan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengelola Air Minum Regional (BPAM) Banjarbakula menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel serta BPAM Banjarbakula melakukan pertemuan dengan Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR di Jakarta, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Fashion Show Kreasi Limbah Sambut Harjad ke-499 Banjarmasin, Dorong Kreativitas Daur Ulang
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menyampaikan permohonan dukungan pemerintah pusat untuk membantu mengatasi keterbatasan akses air bersih di sejumlah kabupaten.
“Kami menyampaikan maksud dan tujuan yaitu terkait solusi dan bantuan untuk beberapa kabupaten kita yang masih kesulitan karena memiliki debit air yang sedikit. Kami sudah mendengar hingga tahap review sebesar Rp2 miliar untuk perbaikan di empat kabupaten agar debit air dapat teralokasi memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan diterima Kepala Satker Wilayah 3 Direktorat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR, Dina, beserta jajaran teknis. Dalam kesempatan itu, pihak kementerian memaparkan progres perbaikan jaringan pipa yang mengalami kebocoran di beberapa titik. Pipa lama jenis GRP yang sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia akan diganti dengan pipa HDPE, sementara tambahan anggaran akan diajukan pada 2026 setelah proses review desain rampung.
Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA juga menegaskan perhatian terhadap program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Banjarbakula yang manfaatnya lintas kabupaten. Sejumlah pembangunan infrastruktur turut mendukung program ini, di antaranya pembangunan sumur bor di Kabupaten Banjar pada 2024, pembangunan jaringan irigasi air tanah (JIAT), rehabilitasi intake Batu Hapudan di Kabupaten Tapin, serta pembangunan embung Jaro dan infrastruktur air lainnya.
BACA JUGA: Wagub Kalsel Hadiri Kick Off Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin
Komisi III DPRD Kalsel berkomitmen terus melakukan koordinasi terkait penyediaan lahan, penyusunan amdal, hingga penerbitan surat pernyataan gubernur/bupati mengenai pembebasan lahan agar pembangunan embung dan jaringan irigasi bisa berjalan lancar. (dwn/ak)