 |
| RAKOR: Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Husnul Khatimah, S.H., M.H. ini berlangsung di Ruang Kolaborasi Lantai III Baperida Kotabaru - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Peningkatan Kualitas Anak Daerah (PK2D) Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual, Jumat (1/8/2025).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Husnul Khatimah, S.H., M.H. ini berlangsung di Ruang Kolaborasi Lantai III Baperida Kotabaru. Rakoor tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan terkait pemetaan Indeks Kualitas Keluarga (IKK), khususnya di desa lokus terpilih, yakni Desa Sampanahan, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru.
BACA JUGA: Pertama Nasional, Gubernur Kalsel dan Ombudsman RI Terbitkan Maklumat Pelayanan Publik Desa
Dalam sambutannya, Hj. Husnul Khatimah menyampaikan bahwa Rakoor bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan yang memiliki desa atau kelurahan lokus.
“Terima kasih kepada seluruh kader kualitas keluarga yang telah bekerja keras mengumpulkan data di tiap lokus dan menginputnya ke aplikasi berbasis web. Tanpa data, kita tidak bisa mengidentifikasi permasalahan kualitas keluarga berdasarkan indikatornya,” ucap Husnul.
Ia menambahkan bahwa data tersebut menjadi dasar bagi tim untuk merancang program dan intervensi konkret yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk menentukan indikator-indikator yang perlu diperkuat.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Provinsi Kalsel, Pandu Aksana, memaparkan hasil survei di Desa Sampanahan sebagai desa lokus PK2D di Kotabaru. Hasilnya, IKK Desa Sampanahan mencapai 75,91% yang tergolong dalam kategori keluarga berkualitas dan responsif gender serta ramah anak. Namun, masih terdapat 9 dari 29 indikator yang nilainya di bawah 75% atau berada pada kategori merah.
Mewakili Sekretaris Daerah Kotabaru, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Masyarakat H. Minggu Basuki menegaskan bahwa Rakoor ini adalah bukti nyata komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.
“Peningkatan kualitas keluarga di Desa Sampanahan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga. Kita ingin keluarga memiliki ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya yang kuat,” ujar Minggu Basuki.
Ia menambahkan bahwa program PK2D melibatkan lintas sektor dan akan disinergikan dalam pelaksanaannya, antara lain:
Dinas Kesehatan: Penanganan stunting, penyuluhan, dan pembinaan posyandu.
DP3APPKB: Pelatihan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan pencegahan perkawinan anak.
Disparpora: Penyediaan sarana olahraga.
TP PKK: Pembinaan UP2K, pola asuh anak, kebun keluarga, dan lainnya.
Dinas Perkim: Program bedah rumah (Aladin).
Disdukcapil: Layanan administrasi kependudukan.
Dinas Perikanan: Kampanye gemar makan ikan dan bantuan bibit.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Bantuan buku bacaan desa.
Dinas Sosial: Bantuan bagi disabilitas dan lansia.
Kesra Setda: Pelatihan pemandian jenazah.
Dinas Perindagkop: Pendampingan usaha kecil dan kerajinan.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: Bantuan bibit tanaman.
BACA JUGA: Gubernur H.Muhidin Komitmen Sukseskan Swasembada Pangan, Kalsel Siap Cetak 30.000 Ha Sawah
Minggu Basuki mengajak semua pihak, mulai dari perangkat daerah, PKK, dunia usaha, hingga masyarakat agar berperan aktif menyukseskan program PK2D.
“Saya percaya, jika kita bekerja bersama dengan komitmen dan integritas, maka akan terbentuk keluarga-keluarga tangguh yang menjadi fondasi kuat bagi kemajuan Desa Sampanahan dan Kabupaten Kotabaru secara keseluruhan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru, camat Sampanahan, kepala puskesmas, kepala desa, dan perwakilan SKPD terkait lingkup Pemkab Kotabaru. (dr/ak)