 |
| VIRTUAL: Gubernur Muhidin mengikuti jalannya rapat secara virtual dari ruang Command Center Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru - Foto Istimewa |
HABARIAJA.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polkam) Republik Indonesia, Rabu (27/8/2025) siang.
Rakor yang berlangsung secara hybrid tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menko Polkam, Lodewijk Freidrich Paulus, dari Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polkam RI, Jakarta Pusat. Sementara itu, Gubernur Muhidin mengikuti jalannya rapat secara virtual dari ruang Command Center Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.
BACA JUGA: REI Expo 2025 Tawarkan Rumah Bersubsidi hingga Mewah di Duta Mall Banjarmasin
Turut mendampingi Gubernur, Kapolda Kalsel, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel, serta Danrem 101/Antasari. Rapat juga diikuti kementerian terkait, para kepala daerah, Pangdam, Kapolda, hingga Kabinda dari berbagai wilayah Indonesia.
Dalam arahannya, Lodewijk menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya meningkatnya eskalasi unjuk rasa di sejumlah daerah.
“Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi dan ruang penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, hal itu bisa berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Oleh karena itu, setiap kepala daerah bersama Forkopimda harus mampu melakukan deteksi dini, memperkuat koordinasi, serta mereduksi potensi kerawanan sejak awal,” tegasnya.
Lodewijk juga mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh elemen strategis, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh adat, guna menciptakan pendekatan yang lebih humanis dan diterima semua kalangan.
“Kepercayaan publik akan tumbuh ketika pemerintah daerah mampu hadir, mendengar, dan memberikan solusi atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Jaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, libatkan tokoh lokal agar aspirasi warga bisa tersampaikan secara konstruktif, bukan dengan tindakan anarkis,” tambahnya.
BACA JUGA: Gubernur Kalsel Dorong Pembangunan Jalan Alternatif dan Program Strategis di Kabupaten Banjar
Selain Wakil Menko Polkam, rakor turut menghadirkan narasumber dari berbagai instansi strategis, antara lain Intelkam Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI serta Kantor Komunikasi Kepresidenan juga memberikan paparan terkait situasi keamanan, dinamika sosial, hingga strategi komunikasi publik dalam meredam potensi gangguan kamtibmas di daerah. (adp/ak)