 |
| ANGGARAN: Wagub Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan arah kebijakan anggaran tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Selasa 1 Juli 2025 - Foto MC Kalsel |
Rapat paripurna, Selasa (1/7/2025), dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda), di Banjarmasin, Selasa (1/7/2025).
BACA JUGA: Kapolda Kalsel Terima Penghargaan dari Gubernur Muhidin di Puncak Hari Bhayangkara ke-79
Rapat paripurna ini juga mengagendakan penyampaian pendapat akhir Gubernur Kalimantan Selatan terhadap pengambilan keputusan DPRD serta penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi menyampaikan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2025 akan diarahkan pada pelaksanaan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan, termasuk 10 janji kerja yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Sedapat mungkin eksekusi awal tahun 2025 sudah masuk semuanya. Baru kita akan melakukan rasionalisasi sesuai semangat pemerintah pusat, termasuk efisiensi belanja,” ujar Hasnuryadi.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dengan mengurangi belanja-belanja yang dianggap tidak prioritas.
Di sisi lain, Pemprov tetap berkomitmen memprioritaskan sektor-sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia.
“Untuk sektor pendidikan tetap kita alokasikan minimal 20 persen. Karena ini bagian dari misi menghadirkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,” tambahnya.
Sementara itu, terkait pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar), Wagub menyebutkan bahwa beberapa poin kegiatan akan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi serapan anggaran.
“Tadi kita ada pandangan dari Banggar, yang menjadi perhatian adalah serapan di bawah, khususnya pada kegiatan kejuruteraan. Itu akan kita koreksi agar APBD Perubahan ini menjadi penyesuaian (adjustment) terhadap kondisi riil di lapangan. Program yang masuk harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Kartoyo, turut menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun APBD Perubahan agar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan publik.
BACA JUGA: Dishub Kalsel Kembangkan Angkutan Massal di Banua Anam dan Saijaan Bersujud
“Kami di DPRD melalui Banggar sudah menyampaikan beberapa catatan, terutama menyangkut efektivitas program. Jangan sampai ada program yang hanya formalitas. Kita ingin setiap rupiah dari APBD bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Kartoyo.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menyelaraskan arah pembangunan tahun depan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat. (mc/ak)