 |
| FORUM: Kegiatan ini dihadiri Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Bupati Kabupaten HSU H. Sahrujani, PJ Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Andriyanto, Inspektur Bidang Investigasi Kemenkeu Peter Umar, serta Kepala OJK Provinsi Kalsel Agus Maiyo - Foto Istimewa |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN - Berdasarkan data Worldatlas.com 2025 dan transparancy.org 2024, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat integritas suatu negara, semakin pesat pula kemajuan pembangunannya.
Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena pada acara Governansi Insight Forum dengan tema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas” yang diselenggarakan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (17/6/2025).
"Pentingnya penerapan governansi atau tata kelola yang baik sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
BACA JUGA: Jasa Raharja Kalsel Hadiri Gowes dan Open House Lelang Kemenkeu Kalselteng
Sophia mengatakan, untuk memperkuat governansi tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud sebagai pedoman wajib bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), guna memperkuat ketahanan sistem keuangan dari risiko kecurangan secara proaktif dan berkelanjutan.
“Nah diharapkan dengan berlakunya dan diimplementasikannya POJK ini, maka kepercayaan masyarakat bisa terjaga terhadap sektor jasa keuangan. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama membangun sektor jasa keuangan yang berintegritas, demi menjaga ketahanan ekonomi dan mencapai visi nasional dan daerah ke depannya,” kata Sophia.
Sophia juga menyampaikan bahwa penguatan tata kelola dalam mendukung program Survei Penilaian Integritas KPK juga diterapkan dalam internal OJK dengan menjadikan Survei Penilaian Integritas sebagai indeks penilaian kinerja organisasi.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kalsel Ahmad Bagiawan menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini dan optimis kolaborasi yang kuat dan semangat kebersamaan OJK dan Pemprov Kalsel akan mewujudkan sektor jasa keuangan yang berintegritas tinggi dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalsel.
"Pemprov Kalsel menyambut baik terselenggaranya acara ini, dengan kolaborasi akan berdampak baik untuk perekonomian Banua," tutur Ahmad.
Pada kesempatan yang sama Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen OJK dalam menegakan integritas disisi internal OJK dan Sektor Jasa Keuangan, salah satunya melalui implementasi ketentuan internal strategi anti kecurangan OJK dan POJK tentang Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
"Forum ini diharapkan dapat menyatukan visi dan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan perbaikan pada tata kelola, menegakkan integritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh daerah di Indonesia," imbuhnya.
Senagai informasi, Forum ini diikuti lebih dari 550 peserta secara hybrid yang terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan, perwakilan Pemerintah Daerah, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya di Wilayah Kalsel dan sekitarnya.
BACA JUGA: OJK Ajak Media Massa Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat
Kegiatan ini dihadiri Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Bupati Kabupaten HSU H. Sahrujani, PJ Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Andriyanto, Inspektur Bidang Investigasi Kemenkeu Peter Umar, serta Kepala OJK Provinsi Kalsel Agus Maiyo.
Forum ini juga menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel, dan Inspektorat Kemenkeu untuk memberikan wawasan dan perspektif strategis mengenai integritas, penguatan tata kelola, dan anti korupsi. (ojk/ak)