 |
| RESES: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Alpiya Rakhman, S.E., M.M. berdialog langsung dengan warga - Foto Istimewa |
HABARIAJA.COM, TANAH BUMBU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Alpiya Rakhman, S.E., M.M., kembali turun ke masyarakat dalam rangka reses Masa Sidang II Tahun 2025. Pada 12 Mei 2025, ia mengawali agenda resesnya di Desa Barakat Mufakat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu titik pertama dari total 16 lokasi yang dijadwalkan.
Dalam dialog langsung dengan warga, berbagai aspirasi disampaikan, terutama persoalan infrastruktur dasar. Masyarakat mengeluhkan kondisi jalan desa yang rusak serta saluran drainase yang tidak berfungsi optimal akibat proyek pelebaran jalan. Hal ini menyebabkan genangan air dan banjir saat musim hujan.
BACA JUGA: Trio Motor Martapura dan Vita Florist Hadirkan Flower Bouquet Workshop Gratis bagi Warga Martapura
“Kami merasa cemas setiap musim hujan datang. Air sering meluap ke jalan dan permukiman karena drainase sudah tidak mampu menampung air seperti dulu. Kami berharap ada solusi agar jalan segera diaspal dan saluran air diperbaiki,” ujar seorang warga dalam forum dialog.
Selain permasalahan drainase, warga juga menyoroti sulitnya akses terhadap air bersih. Mereka berharap pemerintah dapat membangun sumur bor agar masyarakat memiliki sumber air mandiri yang layak, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap layanan PDAM yang tidak selalu optimal.
Menanggapi hal tersebut, Alpiya Rakhman menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi warga dengan berkoordinasi bersama instansi terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
BACA JUGA: Meriah dan Penuh Kebersamaan, Trio Motor Paringin Gelar Temu Komunitas Honda di Area Showroom Dealer
“Soal pengaspalan jalan, siring jalan, pembangunan akses desa, dan drainase, kami akan mendorong evaluasi dan perbaikan dari dinas teknis. Untuk masalah pupuk bersubsidi, kami juga akan memastikan alokasinya tepat sasaran dan distribusinya lancar,” tegasnya.
Ia pun mengajak warga untuk terus aktif menyuarakan permasalahan yang dihadapi, sehingga DPRD bersama pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (hum/ak)