 |
| PARIPURNA: Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., serta dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan para kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel - Foto Dok |
HABARIAJA.COM, BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu, (30/4/2025) siang di Gedung DPRD Provinsi Kalsel.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., serta dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan para kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.
BACA JUGA: Hj Ananda Apresiasi Program Kuliner Siswa P5 Kewirausahaan SMPN 31
Supian HK menyampaikan bahwa DPRD telah membentuk empat panitia khusus (Pansus) untuk mendalami materi LKPj, yakni Pansus I bidang hukum dan pemerintahan, Pansus II bidang ekonomi dan keuangan, Pansus III bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Pansus IV yang membahas kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, S.M., membacakan ringkasan rekomendasi. Ia menyampaikan bahwa rekomendasi ini merupakan bagian dari kontribusi strategis DPRD guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pada Bidang Hukum dan Pemerintahan, Pansus I menyampaikan dorongan positif untuk menjadikan BPSDM sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan kemandirian dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah. Usulan ini turut diperkuat dengan rencana pengajuan Raperda sebagai payung hukum.
Di samping itu, merek jua memberi perhatian pada penguatan peran Satpol PP dan Damkar, peningkatan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta pembentukan regulasi hibah kepada ormas sebagai bentuk penguatan kapasitas masyarakat sipil. DPRD juga mendorong optimalisasi koordinasi lintas daerah dalam mitigasi bencana dengan usulan pembuatan Peraturan Gubernur.
Sementara itu, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pansus II DPRD mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor pangan dan menyampaikan usulan strategis seperti program cetak sawah, pengaktifan Satgas Pangan, serta integrasi sektor perkebunan dan peternakan. DPRD juga mendorong pendampingan UMKM agar naik kelas, serta penguatan kelembagaan petani dan peternak. Upaya untuk mendorong pengakuan Pegunungan Meratus sebagai UNESCO Global Geopark turut menjadi bagian penting rekomendasi.
Kemudian, Di bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Pansus III DPRD menyampaikan penghargaan atas berbagai program strategis yang telah dirancang dan mendorong penguatan sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan pembangunan. Beberapa usulan yang dikemukakan antara lain percepatan pelaksanaan program drainase, pengembangan permukiman, serta penyediaan rumah layak huni melalui pendekatan perencanaan yang lebih terukur dan kolaboratif.
BACA JUGA: Disperindag Balangan Kembali Buka Pasar Murah di Desa Mangkayahu
Selain itu, untuk memperkuat sistem transportasi dan penegakan hukum, DPRD mendorong optimalisasi jembatan timbang dan pelaksanaan operasi terpadu penertiban kendaraan ODOL melalui kemitraan lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha dan instansi vertikal.
Terakhir, Dalam bidang Kesejahteraan Rakyat, Pansus IV DPRD memberikan apresiasi atas serapan anggaran di atas 85% dan menyampaikan harapan agar program prioritas pada sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan terus ditingkatkan. DPRD juga menyarankan sinkronisasi data antarsektor serta peningkatan efektivitas program melalui penguatan koordinasi dan pendekatan partisipatif.
Dokumen rekomendasi secara simbolis diserahkan oleh pimpinan DPRD kepada Wakil Gubernur Kalsel. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan rujukan strategis dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. (hum/ak)